Musdes Adalah: Pengertian, Hal Strategis, Peserta, dan Susunan Acara

Musdes adalah singkatan dari musyawarah desa, yaitu musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis, seperti perencanaan pembangunan, pembentukan BUM Desa, atau penanganan kejadian luar biasa. Musdes wajib digelar paling sedikit sekali setahun dan dibiayai APB Desa. Tata caranya diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Di bawah ini ada tujuh hal strategis beserta dokumen tindak lanjutnya, daftar peserta, tahapan persiapan, susunan acara, cara mengambil keputusan, dan jadwal musdes dalam siklus RKP Desa.

Musdes Adalah Forum Keputusan Tertinggi di Desa

Dasar hukum musdes adalah Pasal 54 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebut musdes sebagai forum permusyawaratan BPD, pemerintah desa, dan unsur masyarakat untuk memusyawarahkan hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 kemudian menjabarkan tata caranya dan mencabut aturan sebelumnya, Permendesa Nomor 2 Tahun 2015.

Menurut peraturan itu, musdes bertujuan:

• menguatkan musdes sebagai ruang partisipasi masyarakat;
• menjadikan musdes forum pengambilan keputusan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
• mendorong musdes yang demokratis, partisipatif, inklusif, responsif gender, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Ada dua jenis musdes:

Namanya bisa berbeda di tiap daerah. Pedoman tata tertib musdes sendiri menyebut contoh seperti rembug, gawe rampah, rariyungan, dan karapatan adat nagari. Nama boleh berbeda, asalkan prinsip pelibatan warga tetap dijalankan.

Data dan Dasar Hukum

• Musyawarah desa adalah forum permusyawaratan yang diikuti Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa (Pasal 54 ayat 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).
• Musdes dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun (Pasal 54 ayat 3 UU Nomor 6 Tahun 2014).
• Musdes untuk penyusunan RKP Desa dilaksanakan secara partisipatif dan inklusif paling lambat bulan Juni (Pasal 146 ayat 4 PP Nomor 16 Tahun 2026).
• RKP Desa ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September (Pasal 146 ayat 6 PP Nomor 16 Tahun 2026).

Sumber diakses Oktober 2026.

Tujuh Hal Strategis dan Dokumen Tindak Lanjutnya

Hal strategis yang wajib dibahas lewat musdes ada tujuh. Kolom terakhir diambil dari petunjuk teknis dalam Lampiran I Permendesa 16/2019, yang menjelaskan bentuk kebijakan untuk menjalankan keputusan musdes.

Karena ketujuh hal ini bisa muncul kapan saja, dalam praktik desa bisa menggelar musdes beberapa kali setahun, bukan hanya sekali.

Peserta, Undangan, dan Panitia Musdes

Pelaku musdes terdiri atas pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat yang disebut dalam Permendesa 16/2019 adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, serta perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan kelompok masyarakat miskin. Sesuai kondisi desa, musdes juga dapat melibatkan perwakilan kewilayahan, kader kesehatan, penyandang disabilitas, lanjut usia, seniman, dan kelompok lain yang ada di desa.

Beberapa aturan kepesertaan yang sering terlupa:

• Undangan dibedakan dari peserta. Undangan adalah orang dari luar desa, paling sedikit unsur pemerintah kabupaten/kota, tenaga pendamping profesional, bintara pembina desa (Babinsa), dan Bhabinkamtibmas. Undangan tidak ikut memutuskan dan tidak dihitung dalam kuorum.
• Warga yang belum terwakili boleh mendaftar. Warga yang berkepentingan dengan hal yang dibahas dapat mendaftar ke panitia untuk diundang sebagai peserta.
• Narasumber bila perlu. Musdes dapat menghadirkan narasumber dari pemerintah daerah, investor, akademisi, praktisi, atau organisasi masyarakat.
• Panitia dibentuk dengan keputusan BPD. Ketuanya sekretaris BPD, anggotanya unsur BPD, perangkat desa, dan lembaga kemasyarakatan desa.
• Pimpinan musdes adalah Ketua BPD. Sekretaris musdes ditunjuk dari anggota BPD dan/atau unsur masyarakat. Rincian peran BPD di luar musdes ada di artikel tugas BPD desa.

Tahapan Persiapan Musdes

Sebelum hari pelaksanaan, BPD dan pemerintah desa menjalankan langkah berikut:

1. Rapat koordinasi BPD untuk memetakan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, sarana pendukung, serta daftar peserta dan pendamping.
2. Surat pemberitahuan BPD kepada pemerintah desa yang meminta bahan pembahasan (konsep, kajian, dasar hukum, analisis dampak), biaya sesuai APB Desa, dan sarana pendukung.
3. Pemetaan aspirasi. Aspirasi yang masuk dicatat dalam buku aspirasi BPD, lalu dikelompokkan per bidang.
4. Rapat perumusan pandangan resmi BPD. Isinya paling sedikit pendahuluan, gambaran umum hal strategis, pendapat BPD, serta kesimpulan dan rekomendasi. Pandangan resmi ditetapkan dalam berita acara hasil rapat BPD.
5. Pembentukan panitia dengan keputusan BPD.
6. Penyiapan media pembahasan, misalnya fotokopi bahan, bahan tayang, atau brosur.
7. Penetapan jadwal dan tempat. Musdes boleh digelar pagi, siang, atau malam, tetapi tidak pada hari raya keagamaan dan hari libur nasional. Tempatnya harus di wilayah desa: balai desa, lapangan, sekolah, rumah warga, atau tempat layak lain. Pilih jam yang tidak bentrok dengan kerja warga, misalnya hindari pagi hari di desa pertanian.
8. Musyawarah pemangku kepentingan. Kelompok tani, kelompok perempuan, forum anak, kelompok disabilitas, musyawarah dusun, dan kelompok lain merumuskan aspirasinya lebih dulu. Hasilnya dituangkan dalam berita acara yang dilampiri notula dan data pendukung.

Sebagian besar pekerjaan administrasi di atas, mulai dari surat pemberitahuan, daftar undangan, sampai berita acara rapat BPD, dipegang sekretaris BPD yang sekaligus menjadi ketua panitia. Pola kerjanya sama dengan tugas sekretaris dalam organisasi pada umumnya: mengelola surat, daftar hadir, notulen, dan arsip.

Susunan Acara Musdes

Petunjuk teknis Permendesa 16/2019 membagi pelaksanaan musdes menjadi registrasi, penyampaian tata tertib, sidang pleno 1, diskusi kelompok, sidang pleno 2, dan kesimpulan. Jam pada tabel di bawah hanya contoh untuk musdes setengah hari.

Bila Ketua BPD memimpin sidang, pandangan resmi BPD dibacakan anggota BPD lain. Naskah pembawa acara dan contoh sambutannya ada di teks MC dan sambutan musdes.

Kuorum dan Cara Mengambil Keputusan

Pedoman tata tertib musdes menyatakan kehadiran seluruh peserta adalah yang ideal, tetapi atas kesepakatan bersama dapat ditetapkan kuorum. Batas yang umum dipakai adalah dua pertiga dari peserta yang diundang ditambah keterwakilan unsur masyarakat. Jika kuorum belum tercapai, pembukaan diundur beberapa menit atau jam. Bila tetap belum tercapai, musdes ditunda paling lambat tujuh hari atau sesuai kondisi desa, dan setelah dua kali penundaan musdes tetap dilanjutkan dengan peserta yang hadir.

Keputusan musdes diambil dengan musyawarah mufakat. Pengambilan keputusan dengan menghitung suara dikesampingkan. Jika sidang buntu, pimpinan dapat menunda sidang agar peserta punya waktu mempertimbangkan, lalu membahas ulang sampai tercapai mufakat. Ini berbeda dengan musyawarah internal BPD, yang boleh memakai pemungutan suara bila mufakat tidak tercapai.

Hasil musdes dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Ketua BPD, kepala desa, dan satu perwakilan peserta dari unsur masyarakat, lalu wajib dipublikasikan kepada warga. Sekretaris musdes menyusun risalah, notula, dan laporan singkat; contoh notula yang terisi dan tabel siapa menandatangani dokumen apa ada di contoh notulen rapat desa, sedangkan format berita acaranya dibahas di contoh berita acara musdes. Jika musdes direkam, draf notulennya bisa disusun dengan Notulin.id, lalu sekretaris tinggal memeriksa nama, volume kegiatan, dan rumusan keputusan.

Musdes RKP Desa dalam Siklus Perencanaan

Musdes yang paling rutin adalah musdes perencanaan pembangunan. Urutannya ditetapkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan dua batas waktunya, Juni untuk musdes RKP Desa dan akhir September untuk penetapan RKP Desa, ditegaskan kembali dalam PP Nomor 16 Tahun 2026 (Pasal 146):

Di luar perencanaan, BPD juga menyelenggarakan musdes pelaksanaan pembangunan setiap semester, yaitu pada bulan Juni dan Desember, untuk membahas laporan pelaksanaan kegiatan dan tanggapan warga. Perbedaan musdes dengan musrenbang desa, termasuk tahapan musrenbang sampai tingkat kabupaten, diuraikan di artikel musrenbang.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa bedanya musdes dan musrenbang desa?

Musdes diselenggarakan BPD untuk menyepakati hal strategis, termasuk arah perencanaan pembangunan. Musrenbang desa diselenggarakan kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang sudah disusun tim penyusun. Keduanya melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat, dan hasilnya sama-sama dituangkan dalam berita acara.

Siapa yang memimpin musyawarah desa?

Musdes dipimpin Ketua BPD. Jika ketua berhalangan, pimpinan dapat digantikan wakil ketua atau anggota BPD lain, dan hal ini diberitahukan secara tertulis kepada peserta. Pemerintah desa berperan sebagai fasilitator yang menyiapkan bahan, anggaran, dan sarana.

Berapa kali musdes diadakan dalam setahun?

UU Desa mewajibkan musdes paling sedikit sekali dalam setahun. Dalam praktik, desa biasanya menggelar lebih dari satu kali, misalnya musdes perencanaan sebelum Juni, musdes pelaksanaan pembangunan pada Juni dan Desember, serta musdes insidental bila ada kejadian mendesak.

Apakah warga biasa boleh ikut musdes?

Peserta musdes adalah unsur masyarakat yang diundang secara resmi oleh panitia. Warga yang berkepentingan dan belum terwakili dapat mendaftar ke panitia untuk diundang sebagai peserta. Warga yang tidak hadir tetap berhak mengetahui hasilnya, karena hasil musdes wajib dipublikasikan.

Apakah musdes boleh digelar malam hari?

Boleh. Jadwal musdes dapat pada hari kerja maupun di luar hari kerja, pagi, siang, atau malam, asalkan tidak pada hari raya keagamaan dan hari libur nasional. Pedomannya meminta jadwal disesuaikan dengan kondisi desa, misalnya menghindari malam hari bila ada aturan setempat yang membatasi perempuan keluar malam.