Berita Acara Musdes: Contoh Pembentukan BUM Desa dan Musrenbang Desa
Contoh terisi berita acara musyawarah desa tentang pendirian BUM Desa, beda dengan berita acara musrenbang desa, daftar periksa sebelum ditandatangani, dan template siap unduh.
Di artikel ini
- Kapan Berita Acara Musdes Dibuat dan Siapa Menandatanganinya
- Contoh Berita Acara Musdes Pembentukan BUM Desa
- Berita Acara Musdes Perencanaan dan Berita Acara Musrenbang Desa
- Checklist Sebelum Berita Acara Musdes Ditandatangani
- Mengumumkan Hasil Musdes kepada Warga
- Unduh Template Berita Acara Musdes (Word & PDF)
- Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berita acara musdes adalah dokumen resmi yang menyatakan hasil kesepakatan Musyawarah Desa atas satu hal strategis, misalnya pembentukan BUM Desa (BUMDes), perencanaan pembangunan, atau penambahan aset desa. Dokumen ini ditandatangani Ketua BPD selaku pimpinan musyawarah, Kepala Desa, dan satu wakil unsur masyarakat, lalu menjadi dasar penyusunan peraturan desa atau keputusan kepala desa. Di bawah ini ada aturan penandatanganan, contoh terisi berita acara musdes pembentukan BUM Desa, cuplikan berita acara musrenbang desa, checklist, dan template Word/PDF.
Kapan Berita Acara Musdes Dibuat dan Siapa Menandatanganinya
Acuan utamanya adalah Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. Menurut peraturan ini, musdes dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD, difasilitasi Pemerintah Desa, diadakan paling sedikit sekali setahun, dan membahas tujuh hal strategis. Setiap hal strategis berujung pada jenis penetapan yang berbeda, dan berita acara adalah jembatan di antaranya. Perlu dicatat, PP Nomor 16 Tahun 2026 (Pasal 89 ayat 5) menyerahkan tahapan, tata cara, dan mekanisme penyelenggaraan musdes kepada peraturan menteri, dan PP ini juga mencabut PP Nomor 43 Tahun 2014. Sebelum menyusun berita acara, tanyakan kepada pendamping desa apakah sudah terbit peraturan menteri baru tentang musdes.
| Hal strategis | Contoh isi keputusan dalam berita acara | Ditindaklanjuti dengan |
|---|---|---|
| Penataan desa | Usulan penggabungan dua dusun | Peraturan Desa |
| Perencanaan desa | Hasil pencermatan ulang RPJM Desa, prioritas RKP Desa | Peraturan Desa tentang RPJM Desa atau RKP Desa |
| Kerja sama desa | Pengelolaan sumber air bersama desa tetangga | Peraturan Bersama Kepala Desa |
| Rencana investasi yang masuk ke desa | Persetujuan lokasi gudang pengolahan hasil panen milik investor | Perjanjian Kepala Desa dengan pihak ketiga |
| Pembentukan BUM Desa | Pendirian, anggaran dasar, penyertaan modal, pengurus awal | Peraturan Desa |
| Penambahan dan pelepasan aset | Pembelian tanah untuk lapangan desa | Peraturan Desa |
| Kejadian luar biasa | Penanganan banjir atau wabah | Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa |
Lampiran tata tertib dalam Permendesa tersebut juga mengatur hal-hal yang langsung memengaruhi isi berita acara:
- Penanda tangan. Hasil keputusan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Ketua BPD, Kepala Desa, dan salah seorang perwakilan peserta dari unsur masyarakat desa.
- Pengganti yang sah. Jika Ketua BPD berhalangan, berita acara ditandatangani pimpinan musyawarah penggantinya dari BPD. Jika Kepala Desa berhalangan, yang menandatangani adalah wakil yang ditunjuk Kepala Desa secara tertulis. Lampirkan surat penunjukannya.
- Lampiran wajib. Berita acara dilampiri catatan proses persidangan dan pernyataan kesimpulan yang menjadi keputusan. Catatan (notula) itu sendiri ditandatangani pimpinan musyawarah, sekretaris musyawarah, Kepala Desa, dan salah seorang wakil peserta.
- Kuorum. Atas kesepakatan peserta, kuorum boleh ditetapkan. Batas yang umum dipakai adalah kehadiran minimal dua pertiga dari peserta yang diundang ditambah keterwakilan unsur masyarakat.
- Cara memutuskan. Keputusan diutamakan melalui musyawarah mufakat. Pedoman tata tertibnya menyebut pengambilan keputusan dengan menghitung suara (voting) dikesampingkan. Bila buntu, sidang boleh ditunda.
Untuk musdes insidental, misalnya saat terjadi bencana, berita acaranya ditetapkan oleh Kepala Desa. Siapa saja yang wajib diundang dan bagaimana susunan acaranya dibahas di panduan musyawarah desa, sedangkan peran BPD sebagai penyelenggara ada di artikel tugas BPD desa.
Contoh Berita Acara Musdes Pembentukan BUM Desa
Pembentukan BUM Desa adalah jenis musdes yang paling sering dicari formatnya. Menurut PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, BUM Desa didirikan berdasarkan Musyawarah Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa itu paling sedikit memuat penetapan pendirian, anggaran dasar, dan besarnya penyertaan modal. Karena itu, ketiga hal tersebut sebaiknya sudah tertulis tegas di berita acara.
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMAKMUR JAYA
Kecamatan Lembah Hijau, Kabupaten Harapan Raya
BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
Nomor: 04/BA-MUSDES/BPD-SMJ/X/2026
tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa
Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh enam, pukul 09.00 sampai dengan 13.15 WIB, bertempat di Balai Desa Sukamakmur Jaya, telah diselenggarakan Musyawarah Desa dengan keterangan sebagai berikut:
| Jenis musyawarah | Musyawarah Desa terencana |
| Hal strategis | Pembentukan Badan Usaha Milik Desa |
| Pimpinan musyawarah | Hj. Sri Lestari Wahyuni, Ketua BPD |
| Sekretaris musyawarah | Andika Pratama, anggota BPD |
| Narasumber | Bambang Sudarsono, Kepala Desa; Rina Oktaviani, pendamping desa |
| Peserta | 47 dari 60 undangan hadir: BPD 7 orang, Pemerintah Desa 8 orang, unsur masyarakat 32 orang (daftar hadir terlampir) |
| Kuorum | Terpenuhi sesuai tata tertib yang disepakati (minimal 40 peserta dan semua unsur masyarakat yang diundang terwakili) |
Pokok pembahasan
- Pemaparan Pemerintah Desa tentang hasil kajian kelayakan dua rencana usaha: pengelolaan air bersih dan penyewaan alat pertanian.
- Pandangan resmi BPD, yang mendukung pendirian dengan catatan modal awal tidak mengurangi anggaran jalan usaha tani.
- Pandangan umum peserta dan diskusi tiga kelompok (kelompok tani, kelompok perempuan, tokoh masyarakat dan pemuda).
Hasil kesepakatan
Setelah pembahasan dalam sidang pleno kedua, Musyawarah Desa mencapai mufakat sebagai berikut:
- Menyetujui pendirian Badan Usaha Milik Desa dengan nama BUM Desa Makmur Bersama, berkedudukan di Desa Sukamakmur Jaya.
- Menyepakati rancangan Anggaran Dasar BUM Desa sebagaimana terlampir, dengan perbaikan pada ketentuan pembagian hasil usaha sesuai masukan kelompok II.
- Menyepakati dua unit usaha pada tahun pertama: pengelolaan air bersih untuk Dusun Krajan dan Dusun Sumberejo, serta penyewaan dua traktor tangan dan satu mesin perontok padi.
- Menyepakati penyertaan modal Desa sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diusulkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2027. Usulan awal sebesar Rp200.000.000 dikurangi atas masukan peserta agar anggaran jalan usaha tani tetap tersedia.
- Mengangkat Rudi Hartanto sebagai direktur (pelaksana operasional), Nur Aini Safitri sebagai sekretaris, Wahyu Setiawan sebagai bendahara, serta Suparman, Dewi Kartika, dan Lukman Hakim sebagai pengawas. Fungsi penasihat dijabat Kepala Desa sesuai ketentuan.
- Kepala Desa bersama BPD menyusun dan membahas rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa paling lambat Senin, 30 November 2026.
- Hasil musyawarah diumumkan melalui papan informasi desa, situs web desa, dan pertemuan RT paling lambat Kamis, 29 Oktober 2026.
Catatan pendapat peserta
Perwakilan kelompok tani Dusun Sumberejo meminta tarif sewa traktor dibedakan bagi anggota kelompok tani. Usulan dicatat dan diserahkan kepada pelaksana operasional untuk dibahas dalam rancangan program kerja.
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Sukamakmur Jaya, 22 Oktober 2026
| Ketua BPD selaku Pimpinan Musyawarah, | Kepala Desa Sukamakmur Jaya, | Wakil Unsur Masyarakat, |
|---|---|---|
| (tanda tangan) | (tanda tangan dan cap) | (tanda tangan) |
| Hj. Sri Lestari Wahyuni | Bambang Sudarsono | Siti Rohmah (kelompok perempuan) |
Lampiran: (1) daftar hadir; (2) notula musyawarah yang telah ditandatangani; (3) rancangan Anggaran Dasar BUM Desa hasil kesepakatan; (4) ringkasan kajian kelayakan usaha; (5) dokumentasi foto.
Nama, angka, dan data dalam contoh ini fiktif.
Perhatikan tiga hal dalam contoh ini. Pertama, nomor 1, 2, dan 4 memuat persis tiga hal yang harus ada di Peraturan Desa, sehingga penyusun rancangan tinggal memindahkannya. Kedua, perubahan angka modal dicatat beserta alasannya, sehingga tidak ada kesan angka berubah diam-diam. Ketiga, usulan yang tidak masuk keputusan tetap dicatat. Isi anggaran dasar yang dilampirkan dibahas di panduan AD/ART BUMDes.
Berita Acara Musdes Perencanaan dan Berita Acara Musrenbang Desa
Dua forum ini sering tertukar karena pesertanya sama. Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perbedaannya ada pada penyelenggara, materi, dan jadwal:
| Aspek | Musdes perencanaan | Musrenbang desa |
|---|---|---|
| Penyelenggara | BPD | Kepala Desa |
| Materi | Mencermati ulang RPJM Desa, menyepakati hasil pencermatan, membentuk tim verifikasi | Membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa |
| Waktu | Paling lambat bulan Juni tahun berjalan | Sebelum RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa, paling lambat akhir September |
| Fungsi berita acara | Pedoman Kepala Desa menyusun rancangan RKP Desa | Dasar perbaikan rancangan RKP Desa, yang kemudian menjadi lampiran rancangan Peraturan Desa |
| Lampiran khas | Hasil pencermatan RPJM Desa, susunan tim verifikasi | Daftar prioritas kegiatan beserta sumber dananya |
Kalimat pembuka berita acara musrenbang desa menyebut penyelenggaranya: "... telah diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa oleh Pemerintah Desa Sukamakmur Jaya ...". Penanda tangannya lazim Kepala Desa selaku penyelenggara, Ketua BPD, dan wakil unsur masyarakat. Namun banyak kabupaten menerbitkan format bakunya sendiri, jadi ikuti format dari kecamatan atau dinas pemberdayaan masyarakat desa Anda bila ada.
Bagian yang paling menentukan adalah tabel prioritas. Berikut cuplikan bagian hasilnya:
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menyepakati prioritas kegiatan RKP Desa Tahun 2027 sebagai berikut:
| No | Bidang | Kegiatan | Lokasi | Volume | Perkiraan Biaya | Sumber Dana |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembangunan desa | Rabat beton jalan usaha tani | Dusun Sumberejo | 450 m × 2,5 m | Rp187.000.000 | Dana Desa |
| 2 | Pemberdayaan masyarakat | Pelatihan pengelolaan air bersih bagi pengelola unit usaha | Balai Desa | 15 orang | Rp18.000.000 | Dana Desa |
| 3 | Pembinaan kemasyarakatan | Pelatihan kader posyandu | Balai Desa | 20 orang | Rp12.500.000 | ADD |
| 4 | Pembangunan desa | Perbaikan saluran irigasi tersier | Dusun Krajan | 300 m | Rp96.000.000 | Bantuan keuangan kabupaten |
Usulan yang belum tertampung, yaitu lampu jalan Dusun Kebonsari dan gapura desa, dicatat dalam daftar usulan untuk dibahas pada perencanaan tahun berikutnya.
Nama, angka, dan data dalam contoh ini fiktif.
Cara menyusun daftar usulan dari tingkat dusun dan RT sampai masuk tabel ini dijelaskan di artikel musrenbang.
Checklist Sebelum Berita Acara Musdes Ditandatangani
Berita acara biasanya disusun tim perumus atau sekretaris musyawarah saat sidang pleno kedua berlangsung, lalu dibacakan sebelum musyawarah ditutup. Gunakan daftar ini ketika membacakannya:
- Hari, tanggal, bulan, dan tahun ditulis dengan huruf, dan hari cocok dengan tanggal di kalender.
- Hal strategis yang dibahas disebut dengan istilah yang sama seperti di undangan.
- Jumlah hadir per unsur (BPD, Pemerintah Desa, unsur masyarakat) sama dengan daftar hadir.
- Pernyataan kuorum tertulis, termasuk dasar yang disepakati.
- Setiap keputusan memuat angka, nama, dan tenggat, bukan sekadar "disetujui".
- Pendapat yang berbeda atau usulan yang ditunda ikut dicatat.
- Tindak lanjut menyebut bentuk penetapannya (Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, perjanjian, atau Keputusan Kepala Desa) dan siapa yang menyusunnya.
- Tiga penanda tangan hadir. Bila ada yang diwakili, surat penunjukan tertulis dilampirkan.
- Notula proses persidangan sudah ditandatangani dan dilampirkan.
Notula adalah bagian yang paling berat karena musdes bisa berlangsung empat jam atau lebih. Bila jalannya musyawarah direkam, draf notulanya bisa disusun dengan Notulin.id, lalu sekretaris musyawarah memeriksa nama, angka, dan rumusan kesepakatan sebelum dibacakan. Contoh notula musdes yang lengkap ada di contoh notulen rapat desa.
Kesalahan yang paling sering membuat berita acara musdes dipersoalkan:
- Berita acara disusun beberapa hari setelah musyawarah. Peserta tidak pernah mendengar rumusannya, lalu merasa keputusan diubah.
- Angka tidak ditulis. "Modal disesuaikan kemampuan desa" tidak bisa dipindahkan ke Peraturan Desa.
- Wakil masyarakat yang menandatangani ternyata perangkat desa. Penanda tangan ketiga harus dari unsur masyarakat.
- Keputusan diambil lewat pemungutan suara tanpa catatan. Musdes mengutamakan mufakat. Bila forum tetap memilih cara lain, catat alasannya dan angka hasilnya dengan jujur.
Mengumumkan Hasil Musdes kepada Warga
Hasil musdes wajib dipublikasikan kepada masyarakat. Pedoman dalam Permendesa menyebut beberapa saluran: situs web desa, media desa, radio komunitas, kegiatan keagamaan, rapat umum, dan forum lain. Dalam praktik, papan informasi di kantor desa dan grup WhatsApp RT adalah yang paling cepat dibaca.
Contoh pengumuman yang bisa disalin:
Pengumuman Hasil Musyawarah Desa Sukamakmur Jaya
Musyawarah Desa pada Kamis, 22 Oktober 2026, yang dihadiri 47 peserta, menyepakati:
- Pendirian BUM Desa Makmur Bersama dengan dua unit usaha: air bersih (Dusun Krajan dan Sumberejo) serta sewa alat pertanian.
- Penyertaan modal desa Rp150 juta, diusulkan dalam APB Desa 2027.
- Direktur BUM Desa: Rudi Hartanto. Susunan lengkap ada di papan informasi kantor desa.
Salinan berita acara dapat dibaca di kantor desa pada jam kerja. Pertanyaan dan masukan disampaikan kepada BPD melalui ketua RT masing-masing.
Tempel salinan berita acara tanpa lampiran daftar hadir. Tanda tangan dan nomor telepon peserta cukup disimpan di arsip BPD dan kantor desa.
Unduh Template Berita Acara Musdes (Word & PDF)
Template ini berisi kop BPD, judul dan nomor berita acara, kalimat pembuka "Pada hari ini …" dengan tanggal ditulis huruf, tabel keterangan musyawarah (jenis musdes, hal strategis, pimpinan dan sekretaris musyawarah, narasumber, jumlah undangan, jumlah hadir per unsur, dan kuorum), pokok pembahasan, hasil kesepakatan bernomor, tabel tindak lanjut dengan penanggung jawab dan tenggat, ruang catatan pendapat yang berbeda, kolom tanda tangan Ketua BPD, Kepala Desa, dan wakil unsur masyarakat, serta daftar lampiran. Semua isian ditandai [kurung siku] agar mudah diganti.
Template ini bisa dipakai untuk semua hal strategis, bukan hanya BUM Desa: ganti isi baris "Hal strategis" dan hasil kesepakatannya. Pengertian berita acara secara umum dan jenis-jenis lainnya dibahas di panduan berita acara.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Siapa yang wajib menandatangani berita acara musdes?
Menurut pedoman tata tertib dalam Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2019, berita acara musdes ditandatangani Ketua BPD sebagai pimpinan musyawarah, Kepala Desa, dan salah seorang perwakilan peserta dari unsur masyarakat. Bila Kepala Desa berhalangan, penanda tangannya adalah wakil yang ditunjuk secara tertulis. Sekretaris musyawarah menandatangani notula yang dilampirkan.
Apakah keputusan musdes boleh diambil dengan voting?
Pedoman tata tertib musdes mengutamakan musyawarah mufakat dan menyebut pengambilan keputusan dengan menghitung suara dikesampingkan. Bila pembahasan buntu, sidang dapat ditunda agar peserta punya waktu mempertimbangkan. Untuk BUM Desa, PP Nomor 11 Tahun 2021 juga menyebut keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
Apa beda berita acara musdes dan notulen musdes?
Notulen atau notula mencatat jalannya musyawarah: pemaparan, pandangan BPD, pendapat peserta, dan hasil diskusi kelompok. Berita acara menyatakan hasil yang disepakati secara ringkas dan menjadi dasar penetapan kebijakan desa. Notula dilampirkan pada berita acara, sehingga keduanya disimpan bersama.
Apakah berita acara musdes sudah cukup untuk mendirikan BUM Desa?
Belum. Berita acara adalah dasar, tetapi pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa yang memuat penetapan pendirian, anggaran dasar, dan penyertaan modal. Setelah itu, Pemerintah Desa mendaftarkan BUM Desa melalui sistem informasi desa agar memperoleh sertifikat pendaftaran badan hukum.
Berapa jumlah peserta minimal agar musdes sah?
Permendesa tidak mematok satu angka untuk semua desa. Kuorum ditetapkan atas kesepakatan peserta, dan batas yang umum dipakai adalah dua pertiga dari peserta yang diundang ditambah keterwakilan unsur masyarakat. Tulis kuorum yang disepakati dan jumlah hadir di berita acara agar keabsahannya bisa diperiksa.