AD ART BUMDes: Isi Wajib Menurut PP 11/2021 dan Contoh Kerangka

AD/ART BUMDes adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa, dua dokumen yang isinya diatur langsung oleh PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Bedanya dengan organisasi lain, Anggaran Dasar BUM Desa dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa lalu menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa. Anggaran Rumah Tangganya disepakati penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas, lalu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. Di bawah ini ada pembagian isi AD dan ART menurut PP 11/2021, daftar angka yang wajib ditentukan di AD, contoh kerangka per bab, alur pengesahan sampai berbadan hukum, dan checklist.

Kedudukan AD/ART dalam Aturan BUM Desa

PP Nomor 11 Tahun 2021 adalah aturan pelaksana UU Cipta Kerja yang menggantikan pengaturan BUM Desa dalam PP 43/2014 (Bab VIII, Pasal 132 sampai Pasal 142) dan perubahannya. PP ini memakai istilah resmi "BUM Desa", sedangkan masyarakat lebih sering menyebut BUMDes. Ketentuan yang langsung membentuk AD/ART:

• Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa (Pasal 1 angka 10). Peraturan Desa itu paling sedikit memuat penetapan pendirian, Anggaran Dasar, dan besarnya penyertaan modal (Pasal 7 ayat 6).
• Status badan hukum diperoleh saat sertifikat pendaftaran elektronik diterbitkan kementerian yang membidangi hukum. Pendaftarannya dilakukan pemerintah desa melalui sistem informasi desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum (Pasal 8–9). Tidak ada akta notaris dalam alur ini.
• Nama harus diawali frasa "BUM Desa", diakhiri nama administratif desa, tidak memakai bahasa asing, dan didaftarkan melalui sistem informasi desa sebelum Musyawarah Desa yang membahas pendirian (Pasal 12).
• Organisasi BUM Desa terpisah dari pemerintah desa (Pasal 14), dengan perangkat Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas (Pasal 15).

Musyawarah Desa di sini memegang kekuasaan tertinggi (Pasal 16), mirip kedudukan RUPS pada perseroan terbatas: mengangkat pengelola, menyetujui modal, dan menetapkan pembagian laba. Konsep umum AD dan ART dijelaskan di pengertian AD/ART.

Artikel ini adalah panduan umum, bukan nasihat hukum. Rumusan akhir Peraturan Desa mengikuti tata cara penyusunan peraturan desa dan arahan pendamping desa di wilayah Anda.

Isi Wajib AD dan ART BUM Desa

Anggaran Dasar paling sedikit memuat (Pasal 11 ayat 2):

1. nama;
2. tempat kedudukan;
3. maksud dan tujuan pendirian;
4. modal;
5. jenis usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
6. nama dan jumlah penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
7. hak, kewajiban, tugas, tanggung jawab, wewenang, serta tata cara pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
8. ketentuan pokok penggunaan dan pembagian hasil usaha.

Bila BUM Desa sudah memiliki unit usaha, Anggaran Dasar juga harus memuat unit usaha tersebut (Pasal 11 ayat 5).

Anggaran Rumah Tangga paling sedikit memuat (Pasal 13 ayat 2): hak dan kewajiban pegawai; tata cara rekrutmen dan pemberhentian pegawai; sistem dan besaran gaji pegawai; tata laksana kerja atau standar operasional prosedur; dan penjabaran terperinci Anggaran Dasar.

Selain daftar di atas, PP 11/2021 berkali-kali menyerahkan angka dan batas tertentu kepada Anggaran Dasar. Bagian inilah yang paling sering kosong di AD hasil salin-tempel, padahal tanpanya pelaksana operasional tidak tahu kapan harus minta persetujuan.

Organ BUM Desa yang Diatur dalam AD

Sekretaris dan bendahara berstatus pegawai. Pengangkatan dan pemberhentiannya diputuskan Musyawarah Desa dan ditetapkan pelaksana operasional (Pasal 34). Pelaksana operasional dan pengawas dilantik kepala desa (Pasal 32). Bagan dan uraian tugas masing-masing posisi ada di struktur organisasi BUMDes.

Contoh Kerangka AD/ART BUM Desa

Contoh ini memakai BUM Desa kecil dengan tiga jenis usaha. Nama sengaja dibuat mengikuti Pasal 12: diawali "BUM Desa" dan diakhiri nama desa.

---

ANGGARAN DASAR BUM DESA KARYA MANDIRI SUKAMAKMUR JAYA

Lampiran Peraturan Desa Sukamakmur Jaya tentang Pendirian BUM Desa, disepakati dalam Musyawarah Desa, Kamis, 5 November 2026

BAB I – Nama dan Tempat Kedudukan

• Pasal 1: Badan usaha ini bernama BUM Desa Karya Mandiri Sukamakmur Jaya.
• Pasal 2: BUM Desa berkedudukan di Dusun Krajan, Desa Sukamakmur Jaya, Kecamatan Maju Bersama, Kabupaten Harapan Baru.

BAB II – Maksud dan Tujuan

• Pasal 3: BUM Desa didirikan untuk mengelola usaha ekonomi dan pelayanan umum yang meningkatkan pendapatan asli desa dan memanfaatkan aset desa.

BAB III – Jenis Usaha

• Pasal 4: Jenis usaha meliputi pengelolaan air bersih desa (pelayanan umum), penyewaan alat dan mesin pertanian, serta toko sarana produksi pertanian.
• Pasal 5: Pembentukan dan penutupan unit usaha diputuskan Musyawarah Desa.

BAB IV – Modal dan Kepemilikan

• Pasal 6: Modal awal Rp150.000.000, terdiri atas penyertaan modal desa dari APB Desa Rp130.000.000 (86,67%) dan penyertaan modal masyarakat Rp20.000.000 (13,33%).
• Pasal 7: Penyertaan modal disalurkan ke rekening BUM Desa paling lambat tiga bulan sejak keputusan Musyawarah Desa.

BAB V – Musyawarah Desa

• Pasal 8: Musyawarah Desa tahunan diadakan paling lambat 30 Juni untuk menerima laporan tahunan dan menetapkan pembagian laba. Musyawarah Desa khusus dapat diadakan atas permintaan penasihat dan/atau pelaksana operasional.
• Pasal 9: Undangan disampaikan tertulis paling lambat tujuh hari sebelumnya kepada BPD, pemerintah desa, perwakilan setiap RW, kelompok tani, dan perwakilan pelanggan air bersih.

BAB VI – Penasihat

• Pasal 10: Penasihat dijabat Kepala Desa Sukamakmur Jaya. Fungsi kepenasihatan tidak dikuasakan kepada pihak lain.

BAB VII – Pelaksana Operasional

• Pasal 11: Pelaksana operasional terdiri atas satu orang direktur dengan masa jabatan lima tahun, dapat diangkat kembali paling banyak dua kali masa jabatan.
• Pasal 12: Calon direktur berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat, berpengalaman mengelola usaha paling sedikit dua tahun, bukan perangkat desa atau anggota BPD, dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan kepala desa.

BAB VIII – Pengawas

• Pasal 13: Pengawas terdiri atas tiga orang, salah satunya ketua dewan pengawas, bekerja secara kolektif kolegial dengan masa jabatan lima tahun.

BAB IX – Pinjaman dan Kerja Sama

• Pasal 14: Pinjaman sampai Rp25.000.000 disetujui penasihat dan pengawas; pinjaman di atas jumlah itu disetujui Musyawarah Desa.
• Pasal 15: Kerja sama dengan nilai di atas Rp50.000.000 atau berjangka lebih dari dua tahun disetujui Musyawarah Desa.

BAB X – Program Kerja dan Pelaporan

• Pasal 16: Rancangan program kerja disusun direktur sebelum tahun buku dimulai. Laporan semesteran disampaikan kepada penasihat; laporan tahunan disampaikan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah penasihat dan pengawas.
• Pasal 17: Hasil Musyawarah Desa tahunan diumumkan di papan informasi desa dan kanal informasi desa.

BAB XI – Pembagian Hasil Usaha

• Pasal 18: Kecuali Musyawarah Desa tahunan menetapkan lain, laba bersih dialokasikan 30% untuk tambahan modal, 10% untuk cadangan, dan 60% dibagikan kepada penyerta modal sesuai proporsi kepemilikan; bagian desa menjadi pendapatan asli desa.

BAB XII – Perubahan Anggaran Dasar

• Pasal 19: Perubahan Anggaran Dasar dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa, dituangkan dalam perubahan Peraturan Desa, dan diberitahukan melalui sistem informasi desa.

ANGGARAN RUMAH TANGGA (RINGKAS)

Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa, Senin, 30 November 2026

• Pasal 1 – Pegawai terdiri atas sekretaris, bendahara, dua petugas unit air bersih, dan satu petugas toko.
• Pasal 2 – Lowongan pegawai diumumkan di papan informasi desa paling singkat 14 hari. Seleksi administrasi dan wawancara dilakukan direktur; sekretaris dan bendahara diputuskan Musyawarah Desa dan ditetapkan direktur.
• Pasal 3 – Hubungan kerja pegawai dituangkan dalam perjanjian kerja sesuai ketentuan ketenagakerjaan; besaran gaji ditinjau setiap Musyawarah Desa tahunan.
• Pasal 4 – Setoran kas harian masuk ke rekening BUM Desa paling lambat hari kerja berikutnya. Pengeluaran di atas Rp1.000.000 ditandatangani direktur dan bendahara.
• Pasal 5 – Petugas unit air bersih mencatat meter pelanggan setiap tanggal 25 dan menerbitkan tagihan paling lambat tanggal 1 bulan berikutnya.

---

Nama, angka, dan data dalam contoh ini fiktif.

Angka di Pasal 14, 15, dan 18 adalah contoh. Tetapkan angka yang sesuai modal dan skala usaha desa Anda; yang penting angkanya ada, sehingga direktur tahu kapan cukup meminta persetujuan penasihat dan pengawas, dan kapan harus membawanya ke Musyawarah Desa. Contoh penjabaran usaha dan anggaran tahunannya dibahas di program kerja BUMDes.

Alur Pengesahan sampai Berbadan Hukum

1. Daftarkan nama. Pemerintah desa mendaftarkan nama BUM Desa melalui sistem informasi desa sebelum Musyawarah Desa pendirian (Pasal 12 ayat 2).
2. Siapkan kajian pendirian. PP 11/2021 Pasal 10 meminta pendirian mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, pemecahan masalah bersama, kelayakan usaha, model bisnis dan tata kelola, serta visi pelestarian dan kearifan lokal.
3. Gelar Musyawarah Desa pendirian. Agenda: menetapkan pendirian dan Anggaran Dasar, menyetujui penyertaan modal, memilih pelaksana operasional dan pengawas, serta memutuskan sekretaris dan bendahara (Pasal 17). Tata cara musyawarahnya dibahas di pengertian dan tahapan musdes.
4. Tetapkan Peraturan Desa. Anggaran Dasar dilampirkan dalam Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa beserta penetapan besarnya penyertaan modal.
5. Lantik pengelola. Kepala desa melantik pelaksana operasional dan pengawas (Pasal 32).
6. Sepakati ART. Penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas membahas ART dalam rapat bersama, lalu kepala desa menetapkannya dengan Peraturan Kepala Desa (Pasal 13).
7. Daftarkan badan hukum dan salurkan modal. Pemerintah desa mendaftarkan BUM Desa melalui sistem informasi desa untuk memperoleh sertifikat pendaftaran badan hukum, dan modal disalurkan paling lambat tiga bulan sejak keputusan Musyawarah Desa (Pasal 9 dan 43).

Notulen dan berita acara Musyawarah Desa pendirian menjadi bukti bahwa Anggaran Dasar dan pengangkatan pengelola disepakati forum yang berwenang. Jika musyawarah direkam, Notulin.id dapat menyusun draf notulen berisi keputusan dan tindak lanjutnya, sehingga sekretaris tinggal memeriksa angka modal dan nama pengelola. Format notulen untuk rapat BUM Desa, termasuk Musyawarah Desa tahunan, ada di contoh notulen rapat BUMDes.

Checklist Sebelum Anggaran Dasar Dibawa ke Musyawarah Desa

• Nama diawali "BUM Desa", diakhiri nama desa, tanpa bahasa asing, dan sudah didaftarkan.
• Jenis usaha disebut spesifik, dipisahkan antara usaha ekonomi dan pelayanan umum.
• Modal awal, sumber, dan persentase kepemilikan tercantum.
• Jumlah dan nama jabatan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas tertulis.
• Persyaratan calon direktur dan pengawas ditulis konkret.
• Batas pinjaman dan kerja sama yang memerlukan persetujuan Musyawarah Desa diisi angka.
• Tata cara dan peserta Musyawarah Desa tahunan dan khusus diatur.
• Pembagian hasil usaha kepada penyerta modal dan pemanfaatannya dirumuskan.
• Unit usaha yang sudah ada dimuat dalam Anggaran Dasar.
• Draf ART sudah disiapkan untuk dibahas pengelola setelah pelantikan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Siapa yang menetapkan AD/ART BUMDes?

Anggaran Dasar dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa, lalu menjadi bagian dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa. Anggaran Rumah Tangga dibahas dan disepakati penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas, lalu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Apakah AD BUMDes perlu dibuat di notaris?

Tidak. Menurut PP 11/2021, BUM Desa memperoleh status badan hukum saat sertifikat pendaftaran elektronik diterbitkan, setelah pemerintah desa mendaftarkannya melalui sistem informasi desa. Anggaran Dasarnya berbentuk lampiran Peraturan Desa, bukan akta notaris.

Berapa lama masa jabatan direktur BUMDes?

Pelaksana operasional atau direktur BUM Desa menjabat lima tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak dua kali masa jabatan. Ketentuan yang sama berlaku untuk pengawas. Pengangkatan kembali mempertimbangkan kinerja, kaderisasi, dan pencegahan konflik kepentingan.

Bagaimana cara mengubah AD BUMDes?

Perubahan Anggaran Dasar dibahas dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa, lalu diberitahukan melalui sistem informasi desa yang terintegrasi dengan sistem administrasi badan hukum. Kementerian yang membidangi hukum kemudian menerbitkan surat penerimaan pemberitahuan. Penambahan modal ditetapkan melalui perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Dasar.

Apa beda AD/ART BUM Desa dan BUM Desa bersama?

BUM Desa didirikan satu desa melalui Musyawarah Desa dan Peraturan Desa. BUM Desa bersama didirikan dua desa atau lebih melalui Musyawarah Antar Desa, dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. Penasihat BUM Desa bersama dapat berbentuk dewan penasihat yang bekerja secara kolektif kolegial, dan pengaturannya dimuat dalam Anggaran Dasar.