AD ART Karang Taruna: Contoh Kerangka Pasal Sesuai Permensos 2025

AD/ART karang taruna adalah aturan dasar dan aturan rumah tangga yang dipakai karang taruna desa atau kelurahan untuk menetapkan siapa warganya, bagaimana ketua dipilih, berapa lama pengurus menjabat, dan bagaimana keputusan diambil. Rujukan utamanya adalah Permensos Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna yang diubah dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2025, ditambah Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 karena karang taruna termasuk lembaga kemasyarakatan desa. Banyak AD/ART yang beredar masih memakai aturan lama, misalnya usia anggota 13–45 tahun. Di bawah ini ada tabel perubahan aturan, contoh kerangka AD/ART karang taruna desa per bab, langkah pengesahan, dan checklist revisi.

Dasar Hukum AD/ART Karang Taruna

Ada dua kementerian yang aturannya bertemu di karang taruna tingkat desa.

Permensos. Permensos Nomor 25 Tahun 2019 diubah dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2025 yang berlaku sejak diundangkan pada 11 Agustus 2025. Beberapa pokoknya:

• Karang taruna didefinisikan sebagai wadah bagi sumber daya manusia dari kelompok generasi muda yang melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial, berkedudukan di desa dan kelurahan (Pasal 1 dan Pasal 5).
• Tugasnya mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat, serta berperan aktif mencegah dan menanggulangi permasalahan sosial melalui rehabilitasi, jaminan, pemberdayaan, dan perlindungan sosial (Pasal 6).
• Sumber pendanaannya APBN, APBD, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat (Pasal 44).
• Identitasnya terdiri atas lambang, seragam, bendera, mars, dan plang (Pasal 33), dengan motto Adhitya Karya Mahatva Yodha pada lambang.

Permendagri 18/2018. Karang taruna adalah salah satu jenis lembaga kemasyarakatan desa (LKD) yang bertugas membantu kepala desa menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan mengembangkan generasi muda (Pasal 6–7). Untuk pengurus LKD berlaku ketentuan: terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang; ketentuan lebih lanjut mengenai pengurus ditetapkan dengan keputusan kepala desa; menjabat 5 tahun; paling banyak dua kali masa jabatan; dilarang merangkap jabatan di LKD lain dan dilarang menjadi anggota partai politik (Pasal 8). LKD juga berhak mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah desa (Pasal 4).

Satu perubahan penting sering luput: versi 2019 menyerahkan urusan keanggotaan dan kepengurusan kepada "anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna". Permensos 9/2025 menghapus rujukan itu dan menggantinya dengan pedoman operasional yang dibuat pengurus nasional dan ditetapkan dalam temu karya nasional (Pasal 21). AD/ART desa tetap berguna sebagai aturan main internal, tetapi isinya harus menyesuaikan Permensos dan pedoman operasional tersebut. Tanyakan kepada pengurus karang taruna kecamatan atau kabupaten/kota apakah pedoman operasional sudah diterbitkan dan apakah ada format yang dianjurkan.

Artikel ini adalah panduan umum, bukan nasihat hukum. AD/ART karang taruna desa tidak memerlukan akta notaris; ikuti ketentuan peraturan desa dan arahan pembina di wilayah Anda.

Apa yang Berubah Setelah Permensos 9 Tahun 2025

Masa bakti pengurus tidak berubah: 5 tahun untuk semua tingkatan (Pasal 20G). Permensos juga tidak menyebut usia minimal khusus untuk pengurus tingkat desa, sehingga AD/ART boleh menetapkannya sendiri.

Contoh Kerangka AD/ART Karang Taruna Desa

Kerangka berikut disusun untuk karang taruna tingkat desa. Setiap bab hanya memuat pasal kunci; rumusan lengkapnya disesuaikan dengan kondisi desa Anda.

---

ANGGARAN DASAR KARANG TARUNA TUNAS MANDIRI

DESA SUKAMAKMUR JAYA, KECAMATAN MAJU BERSAMA, KABUPATEN HARAPAN BARU

BAB I – Nama dan Kedudukan

• Pasal 1: Organisasi ini bernama Karang Taruna Tunas Mandiri Desa Sukamakmur Jaya.
• Pasal 2: Karang Taruna berkedudukan di Desa Sukamakmur Jaya dan merupakan lembaga kemasyarakatan desa.

BAB II – Landasan, Prinsip, dan Tujuan

• Pasal 3: Karang Taruna berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Pasal 4: Karang Taruna menjalankan tugasnya dengan prinsip sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial tentang Karang Taruna, termasuk prinsip nonpartisan.
• Pasal 5: Tujuan Karang Taruna adalah menumbuhkan kepedulian sosial generasi muda desa dan mengembangkan kemampuan mereka melalui kegiatan sosial, ekonomi, olahraga, dan seni budaya.

BAB III – Tugas

• Pasal 6: Karang Taruna bertugas mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat, berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial, serta membantu Kepala Desa dalam pengembangan generasi muda.

BAB IV – Warga Karang Taruna

• Pasal 7: Setiap generasi muda berusia 16 sampai dengan 30 tahun yang berdomisili di Desa Sukamakmur Jaya otomatis menjadi Warga Karang Taruna.
• Pasal 8: Hak dan kewajiban warga diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V – Forum Pengambilan Keputusan

• Pasal 9: Forum pengambilan keputusan terdiri atas: (a) Musyawarah Warga Karang Taruna sebagai forum tertinggi, diadakan sekali dalam lima tahun; (b) Musyawarah Warga Luar Biasa; (c) Rapat Kerja tahunan; dan (d) Rapat Pengurus bulanan.
• Pasal 10: Peserta Musyawarah Warga adalah pengurus, utusan unit karang taruna tiap RW, dan warga yang hadir. Musyawarah Warga sah bila dihadiri lebih dari separuh pengurus dan lebih dari separuh utusan unit RW.
• Pasal 11: Musyawarah Warga berwenang menetapkan dan mengubah AD/ART, menilai laporan pertanggungjawaban pengurus, memilih ketua, dan menetapkan arah program lima tahun.

BAB VI – Kepengurusan

• Pasal 12: Ketua dipilih secara musyawarah untuk mufakat dalam Musyawarah Warga.
• Pasal 13: Ketua terpilih menyusun pengurus yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang sesuai kebutuhan, paling lambat 14 hari setelah Musyawarah Warga, untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
• Pasal 14: Masa bakti pengurus lima tahun. Seseorang dapat menjabat pengurus paling banyak dua kali masa jabatan.
• Pasal 15: Pengurus wajib warga negara Indonesia, berdomisili di desa paling singkat dua tahun, aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, berkomitmen melaksanakan pemberdayaan masyarakat, tidak menjadi anggota partai politik, dan tidak merangkap pengurus lembaga kemasyarakatan desa lain.
• Pasal 16: Bidang atau unit teknis dapat dibentuk di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, olahraga, dan hukum melalui Rapat Kerja dan musyawarah desa.

BAB VII – Penasihat

• Pasal 17: Pengurus dapat membentuk Dewan Penasihat dari mantan pengurus, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha untuk memberi saran dan pertimbangan. Dewan Penasihat tidak memiliki hak suara dalam pemilihan ketua.

BAB VIII – Keuangan

• Pasal 18: Sumber dana berasal dari APBN, APBD, usulan program kepada Pemerintah Desa, hasil usaha unit ekonomi, dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat.
• Pasal 19: Bendahara melaporkan keuangan setiap bulan dalam Rapat Pengurus dan setiap tahun dalam Rapat Kerja.

BAB IX – Identitas

• Pasal 20: Lambang, seragam, bendera, mars, dan plang mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Sosial tentang Karang Taruna.

BAB X – Perubahan dan Penyesuaian

• Pasal 21: AD/ART diubah dalam Musyawarah Warga yang dihadiri paling sedikit dua pertiga utusan unit RW.
• Pasal 22: Bila peraturan menteri atau pedoman operasional karang taruna berubah, ketentuan yang bertentangan dianggap menyesuaikan, dan naskah AD/ART disesuaikan pada Musyawarah Warga berikutnya.

Ditetapkan dalam Musyawarah Warga Karang Taruna di Balai Desa Sukamakmur Jaya, Minggu, 22 November 2026.

ANGGARAN RUMAH TANGGA (RINGKAS)

• Pasal 1 – Hak warga: mengikuti kegiatan, menyampaikan pendapat dalam forum, dan memilih serta dipilih sebagai pengurus sesuai syarat.
• Pasal 2 – Utusan Musyawarah Warga: tiap unit RW mengirim tiga utusan yang dipilih dalam rapat unit.
• Pasal 3 – Pemilihan ketua: panitia dibentuk Rapat Pengurus paling lambat 30 hari sebelum Musyawarah Warga. Calon ketua berusia paling rendah 17 tahun pada hari pemilihan dan diusulkan paling sedikit dua unit RW.
• Pasal 4 – Bila mufakat belum tercapai, pimpinan sidang menskors musyawarah untuk lobi antara calon dan utusan unit, lalu musyawarah dilanjutkan pada hari yang sama.
• Pasal 5 – Rapat Pengurus sah bila dihadiri lebih dari separuh pengurus. Notulen dan daftar hadir disimpan sekretaris.
• Pasal 6 – Laporan pertanggungjawaban tahunan disampaikan dalam Rapat Kerja; laporan akhir masa bakti disampaikan dalam Musyawarah Warga.
• Pasal 7 – Sanksi bagi pengurus yang melanggar AD/ART: teguran, peringatan tertulis, dan usulan pemberhentian kepada Kepala Desa.

---

Nama, angka, dan data dalam contoh ini fiktif.

Pasal 10 menjawab masalah yang khas karang taruna. Karena keanggotaannya stelsel pasif, semua pemuda 16–30 tahun di desa otomatis menjadi warga, sehingga syarat "dihadiri lebih dari separuh anggota" mustahil dipenuhi. Solusinya adalah menghitung kuorum dari pengurus dan utusan unit, bukan dari seluruh warga. Pasal 4 ART juga sengaja tidak memuat pemungutan suara, karena Permensos meminta pengurus dipilih secara musyawarah dan mufakat. Prinsip forum tertinggi dan kuorum seperti ini dipakai di banyak bentuk organisasi, dari musyawarah anggota perkumpulan sampai RUPS pada perseroan terbatas; penjelasan umumnya ada di pengertian AD/ART.

Langkah Mengesahkan AD/ART dan Pengurus Baru

1. Bentuk panitia dan tim perumus. Rapat pengurus lama menetapkan panitia Musyawarah Warga paling lambat 30 hari sebelumnya, termasuk tim yang merevisi AD/ART.
2. Koordinasikan dengan kepala desa dan pengurus kecamatan. Sampaikan rencana tanggal, minta arahan soal pedoman operasional terbaru, dan pastikan kepala desa siap menetapkan kepengurusan.
3. Edarkan draf AD/ART ke unit RW. Beri waktu paling sedikit tujuh hari agar utusan membawa usulan tertulis.
4. Gelar Musyawarah Warga. Urutan yang lazim: laporan pertanggungjawaban pengurus lama, pembahasan dan penetapan AD/ART, lalu pemilihan ketua. Susunan acaranya bisa disesuaikan dari contoh notulen rapat karang taruna.
5. Catat setiap pasal yang disahkan. Notulen musyawarah harus memuat nomor pasal yang diubah dan rumusan akhirnya. Jika musyawarah direkam langsung dengan Notulin.id, sekretaris mendapat transkrip dan draf notulen untuk dicocokkan dengan naskah AD/ART final.
6. Ajukan susunan pengurus ke kepala desa. Ketua terpilih menyerahkan susunan pengurus beserta berita acara musyawarah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Format surat keputusan pengurus dibahas di contoh SK pengurus organisasi.
7. Susun program kerja dan bawa usulan ke desa. Program yang membutuhkan dukungan anggaran desa diusulkan ke pemerintah desa; pembentukan unit teknis tingkat desa juga dibahas di musyawarah desa. Contoh penyusunan program lima tahunan dan tahunan ada di program kerja karang taruna.

Checklist Merevisi AD/ART Karang Taruna Lama

• Rujukan hukum diperbarui menjadi Permensos 25/2019 sebagaimana diubah Permensos 9/2025; Permensos 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna sudah dicabut sejak 2019.
• Usia warga diubah menjadi 16–30 tahun.
• Prinsip organisasi disesuaikan dengan sepuluh prinsip yang baru.
• Syarat pengurus memuat domisili paling singkat dua tahun dan larangan menjadi anggota partai politik.
• Susunan pengurus minimal ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang.
• Masa bakti lima tahun dan batas dua kali masa jabatan tercantum.
• Mekanisme ketua terpilih menyusun pengurus dan penetapan oleh kepala desa tertulis jelas.
• Unit teknis mencakup olahraga dan pembentukannya melalui musyawarah desa.
• Peserta dan kuorum Musyawarah Warga dihitung dari pengurus dan utusan, bukan seluruh warga.
• Kepala desa tidak lagi disebut "pembina umum" dengan rujukan Permensos, tetapi sebagai pihak yang menetapkan kepengurusan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berapa batas usia anggota karang taruna menurut aturan terbaru?

Sejak Permensos Nomor 9 Tahun 2025, Warga Karang Taruna adalah setiap anggota masyarakat berusia 16 sampai 30 tahun di desa atau kelurahan. Keanggotaannya stelsel pasif, artinya pemuda dalam rentang usia itu otomatis menjadi warga tanpa mendaftar. Aturan lama menyebut 13 sampai 45 tahun.

Siapa yang mengesahkan pengurus karang taruna desa?

Ketua dipilih secara musyawarah mufakat, lalu ketua terpilih menyusun kepengurusan. Kepengurusan tingkat desa ditetapkan oleh kepala desa, sedangkan tingkat kelurahan ditetapkan oleh lurah. Permendagri 18/2018 juga menyebut pengurus lembaga kemasyarakatan desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Berapa lama masa bakti pengurus karang taruna?

Masa bakti pengurus karang taruna di semua tingkatan adalah lima tahun. Untuk tingkat desa, Permendagri 18/2018 membatasi pengurus lembaga kemasyarakatan desa paling banyak dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak.

Apakah AD/ART karang taruna desa harus dibuat di notaris?

Tidak. Karang taruna desa bukan badan hukum yang wajib memakai akta notaris. AD/ART cukup disahkan dalam forum tertinggi karang taruna, dicatat dalam notulen, dan disimpan bersama keputusan kepala desa tentang kepengurusan.

Bolehkah pengurus karang taruna menjadi anggota partai politik?

Tidak untuk pengurus tingkat desa dan kelurahan. Permensos 9/2025 melarang pengurus karang taruna desa dan kelurahan menjadi anggota partai politik, dan Permendagri 18/2018 memuat larangan yang sama bagi pengurus lembaga kemasyarakatan desa. Karang taruna juga menjalankan prinsip nonpartisan.