Contoh SK Pengurus Masjid, Musala, dan Majelis Taklim + Template

Contoh SK pengurus masjid di bawah ini berbentuk keputusan kepala desa yang menetapkan susunan pengurus (takmir atau DKM) untuk satu masa bakti, lengkap dengan lampiran nama dan jabatan. SK seperti ini menjadi bukti sah kepengurusan, misalnya saat membuka rekening atas nama masjid, mengajukan proposal bantuan, atau berkoordinasi dengan KUA kecamatan. Selain contoh terisi, di bawah ada tabel pihak yang berwenang menerbitkan SK untuk tiap jenis masjid, variasi untuk musala dan majelis taklim, pembagian bidang pengurus, dan template Word/PDF yang bisa langsung diisi.

Siapa yang Berwenang Menerbitkan SK Pengurus Masjid

Kementerian Agama mengatur hal ini dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid. Standar ini membedakan masjid menurut tipologinya, dan setiap tipologi punya pihak penetap pengurus yang berbeda.

Baris terakhir tidak diatur standar Kemenag, tetapi sering ditemui: bila masjid berdiri di atas tanah wakaf yang dikelola yayasan, SK pengurus takmir mengikuti aturan internal yayasan. Masjid raya, masjid agung, dan masjid negara punya ketentuan penetapan di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Standar yang sama menyebut susunan pengurus masjid sekurang-kurangnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, bidang idarah, bidang imarah, bidang ri'ayah, serta badan atau lembaga di bawahnya seperti remaja masjid dan majelis taklim.

Contoh SK Pengurus Masjid dari Kepala Desa

Contoh ini memakai masjid jami di sebuah desa. Pengurus dipilih dalam musyawarah jamaah, mendapat rekomendasi KUA kecamatan, lalu ditetapkan kepala desa.

---

KEPALA DESA SUKAMAKMUR JAYA KECAMATAN MAJU BERSAMA, KABUPATEN HARAPAN BARU

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAMAKMUR JAYA NOMOR 27 TAHUN 2026

TENTANG SUSUNAN PENGURUS MASJID JAMI AL-HIKMAH DESA SUKAMAKMUR JAYA MASA BAKTI 2026–2029

KEPALA DESA SUKAMAKMUR JAYA,

Menimbang: a. bahwa untuk memakmurkan Masjid Jami Al-Hikmah dan menata pengelolaannya dari aspek idarah, imarah, dan ri'ayah, diperlukan pengurus yang ditetapkan secara resmi; b. bahwa masa bakti pengurus periode 2023–2026 berakhir pada tanggal 8 November 2026; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Susunan Pengurus Masjid Jami Al-Hikmah Desa Sukamakmur Jaya Masa Bakti 2026–2029;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;

Memperhatikan:

1. Berita Acara Musyawarah Jamaah Masjid Jami Al-Hikmah tanggal 1 November 2026;
2. Rekomendasi Kepala KUA Kecamatan Maju Bersama tanggal 5 November 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG SUSUNAN PENGURUS MASJID JAMI AL-HIKMAH DESA SUKAMAKMUR JAYA MASA BAKTI 2026–2029.

KESATU: Menetapkan susunan pengurus Masjid Jami Al-Hikmah Desa Sukamakmur Jaya Masa Bakti 2026–2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Pengurus bertugas mengelola masjid dari aspek idarah, imarah, dan ri'ayah, menyelenggarakan rapat rutin paling sedikit sekali sebulan dan rapat pleno paling sedikit sekali setahun, serta menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan kepada jamaah setiap akhir tahun.

KETIGA: Masa bakti pengurus tiga tahun, terhitung sejak tanggal 9 November 2026 sampai dengan tanggal 8 November 2029.

KEEMPAT: Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Kepala Desa Sukamakmur Jaya Nomor 31 Tahun 2023 tentang Susunan Pengurus Masjid Jami Al-Hikmah Masa Bakti 2023–2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamakmur Jaya pada tanggal 9 November 2026 KEPALA DESA SUKAMAKMUR JAYA, (tanda tangan dan cap) DARMAWAN SETIABUDI

Tembusan: (1) Camat Maju Bersama; (2) Kepala KUA Kecamatan Maju Bersama; (3) Ketua BPD Sukamakmur Jaya; (4) Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKAMAKMUR JAYA NOMOR 27 TAHUN 2026 SUSUNAN PENGURUS MASJID JAMI AL-HIKMAH MASA BAKTI 2026–2029

---

Nama, angka, dan data dalam contoh ini fiktif.

Tiga hal membuat contoh ini tidak mudah dipersoalkan: dasar penetapannya disebut jelas di bagian memperhatikan, masa bakti ditulis dengan tanggal mulai dan tanggal berakhir, dan SK periode sebelumnya dicabut secara tegas sehingga tidak ada dua susunan pengurus yang sama-sama berlaku.

Variasi SK untuk Musala dan Majelis Taklim

Kerangkanya sama, tetapi penerbit dan dokumen pendampingnya berbeda.

Majelis taklim punya kewajiban tambahan. Menurut PMA Nomor 29 Tahun 2019, majelis taklim harus terdaftar pada Kantor Kementerian Agama, dengan permohonan yang diajukan pengurus langsung atau melalui KUA kecamatan. Syaratnya: memiliki kepengurusan, memiliki domisili, dan memiliki paling sedikit 15 orang jemaah. Lampirannya fotokopi KTP pengurus, struktur pengurus, surat keterangan domisili dari desa atau kelurahan, dan fotokopi KTP jemaah. Surat Keterangan Terdaftar yang terbit berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang. SK susunan pengurus majelis taklim yang rapi mempercepat pendaftaran ini.

Teks diktum siap salin untuk musala yang pengurusnya ditetapkan musyawarah jamaah:

KESATU: Menetapkan susunan pengurus Musala Nurul Iman RT 004/RW 009 Masa Bakti 2026–2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini, sesuai hasil Musyawarah Jamaah tanggal 1 November 2026. KEDUA: Pengurus bertanggung jawab kepada jamaah dan menyampaikan laporan kegiatan serta keuangan setiap bulan Ramadan. KETIGA: Keputusan ini ditandatangani pimpinan musyawarah dan dua tokoh masyarakat, serta diketahui Ketua RT 004 dan Ketua RW 009.

Untuk majelis taklim yang didirikan masjid:

KESATU: Menetapkan susunan pengurus Majelis Taklim Al-Hikmah yang berada di bawah pembinaan Pengurus Masjid Jami Al-Hikmah, terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator kajian sebagaimana tercantum dalam Lampiran. KEDUA: Masa bakti pengurus majelis taklim mengikuti masa bakti pengurus masjid, yaitu sampai dengan tanggal 8 November 2029.

Susunan Pengurus dan Pembagian Bidang

Standar Kemenag membagi pengelolaan masjid menjadi tiga aspek. Pakai pembagian ini untuk menyusun bidang di lampiran SK, agar setiap nama punya wilayah kerja yang jelas.

Sekretaris masjid memegang pekerjaan administratif bidang idarah: surat, notulen rapat, dan arsip SK. Rincian tugasnya mengikuti pola di panduan tugas sekretaris. Jika masjid Anda punya anggaran dasar sendiri, cantumkan susunan dan masa bakti yang sama di sana; polanya dibahas di panduan AD/ART masjid. Laporan kas masjid yang memisahkan dana umum dan dana untuk keperluan khusus bisa dilihat di contoh notulen rapat masjid.

Unduh Template SK Pengurus Masjid (Word & PDF)

Template ini berisi kop penerbit (pemerintah desa/kelurahan atau yayasan), judul keputusan bernomor, bagian menimbang tiga butir, mengingat, memperhatikan (berita acara musyawarah jamaah dan rekomendasi KUA), diktum KESATU sampai KELIMA (penetapan susunan, tugas pengurus, masa bakti, pencabutan SK lama, dan mulai berlaku), kolom tanda tangan penerbit, tembusan, serta lampiran tabel susunan pengurus dengan kolom jabatan, nama, dan alamat, mulai dari penasihat sampai bidang idarah, imarah, dan ri'ayah. Semua isian ditandai [kurung siku].

• Unduh template SK pengurus masjid (.docx)
• Unduh versi PDF untuk dicetak

Untuk SK pengurus organisasi lain, seperti OSIS, koperasi, atau komunitas, gunakan template SK pengurus organisasi yang bagian mengingatnya lebih umum.

Dari Musyawarah Jamaah sampai SK Terbit

1. Umumkan akhir masa bakti dan jadwal musyawarah setelah salat Jumat, minimal dua pekan sebelum musyawarah, agar jamaah punya waktu hadir.
2. Selenggarakan musyawarah jamaah untuk memilih ketua atau tim formatur. Catat jumlah jamaah yang hadir dan cara keputusan diambil.
3. Formatur menyusun pengurus lengkap dalam batas waktu yang disepakati, misalnya tujuh hari, lalu mengumumkannya kepada jamaah.
4. Susun berita acara dan notulen musyawarah. Contoh isinya ada di notulen rapat pembentukan pengurus. Jika musyawarah direkam, draf notulennya bisa disusun dengan Notulin.id, lalu sekretaris tinggal memeriksa nama dan jabatan sebelum ditandatangani.
5. Minta rekomendasi Kepala KUA Kecamatan bila masjid Anda termasuk masjid jami atau masjid besar.
6. Ajukan permohonan SK kepada kepala desa, lurah, atau camat sesuai tipologi masjid.
7. Lantik pengurus di hadapan jamaah dan buat berita acaranya; formatnya ada di contoh berita acara pelantikan.
8. Lakukan serah terima arsip, kas, dan inventaris dari pengurus lama.

Checklist berkas permohonan SK ke kantor desa:

• Surat permohonan dari ketua terpilih atau pimpinan musyawarah.
• Berita acara musyawarah jamaah beserta daftar hadir.
• Susunan pengurus lengkap dengan nama, jabatan, dan alamat.
• Rekomendasi Kepala KUA Kecamatan (untuk masjid jami).
• Salinan SK pengurus periode sebelumnya, agar bisa dicabut di SK baru.
• Draf SK dalam bentuk file, untuk mempercepat penyusunan di kantor desa.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Siapa yang menandatangani SK pengurus masjid?

Bergantung pada tipologi masjid. Menurut Standar Pembinaan Manajemen Masjid dari Kementerian Agama, pengurus masjid jami ditetapkan pemerintah setingkat desa atau kelurahan atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan, sedangkan masjid besar ditetapkan di tingkat camat. Masjid di kantor atau kampus ditetapkan kepala instansinya, dan masjid milik yayasan mengikuti anggaran dasar yayasan.

Berapa lama masa bakti pengurus masjid?

Untuk masjid jami dan masjid besar, standar Kementerian Agama menyebut masa bakti tiga tahun dan dapat dipilih kembali maksimal dua periode. Untuk musala dan masjid milik yayasan, masa bakti mengikuti kesepakatan jamaah atau anggaran dasar yayasan. Apa pun ketentuannya, tulis tanggal mulai dan tanggal berakhir di SK.

Apakah SK pengurus musala harus dari kepala desa?

Tidak harus. Standar Kementerian Agama menyebut pengurus musala ditetapkan jamaah, pimpinan instansi atau perusahaan, atau tokoh masyarakat atas usul jamaah. Musala di lingkungan warga cukup memakai keputusan musyawarah jamaah yang diketahui ketua RT dan RW. SK dari kepala desa bisa diminta bila dibutuhkan untuk urusan tertentu, misalnya pengajuan bantuan.

Apa bedanya SK pengurus dan berita acara musyawarah pembentukan pengurus?

Berita acara mencatat bahwa musyawarah telah berlangsung, siapa yang hadir, dan apa hasilnya. SK adalah penetapan resmi susunan pengurus oleh pihak yang berwenang. Berita acara menjadi dasar SK dan disebut di bagian memperhatikan.

Bagaimana jika ada pengurus yang mundur sebelum masa bakti selesai?

Catat pengunduran dirinya secara tertulis, putuskan penggantinya dalam rapat pengurus, lalu terbitkan SK perubahan yang hanya mengubah bagian lampiran yang terdampak. Jangan cukup mengumumkan penggantinya secara lisan, karena nama di SK lama masih dianggap berlaku oleh bank atau instansi lain.